Tupoksi DLH Sulbar didasarkan pada regulasi nasional yang mengatur kewenangan pemerintah pusat & daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta struktur perangkat daerah, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH 2009) — sebagai dasar hukum utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah — mengatur susunan dan nomenklatur perangkat daerah, termasuk dinas yang menangani urusan lingkungan hidup di provinsi/kabupaten/kota.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup — sebagai pedoman teknis struktur/fungsi DLH.
Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat
DLH Sulbar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangan provinsi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perangkat daerah dan UU lingkungan hidup. (sesuai nomenklatur dari PP 18/2016 dan pedoman MenLHK P.74)
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok, DLH Sulbar menjalankan fungsi–fungsi sebagai berikut:
-
Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup di tingkat provinsi, mencakup aspek:
-
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (kualitas air, udara, tanah, ekosistem, dll) sesuai UU PPLH.
-
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
-
Pengelolaan limbah, termasuk limbah B3, serta penataan dan penaatan lingkungan. (sejalan dengan wewenang lingkungan dari pusat dan daerah)
-
Penataan ruang lingkungan, pengelolaan ekosistem, konservasi, dan aspek kehutanan/lingkungan bila relevan (bersinergi dengan kebijakan nasional/regional).
-
-
Pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup — menjalankan kebijakan, program, kegiatan teknis sesuai kewenangan provinsi, termasuk pelaksanaan izin lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, pengawasan, dan remediasi jika diperlukan. (Berdasarkan kewenangan yang diwariskan dari UU & PP)
-
Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang lingkungan hidup — merencanakan kebijakan, program pengelolaan lingkungan, program preventif/pemulihan, pengelolaan limbah, konservasi, pendidikan lingkungan, pengawasan, dsb. sesuai prioritas daerah & peraturan.
-
Pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi regulasi lingkungan di kabupaten/kota serta pelaku usaha/masyarakat — memastikan kewajiban lingkungan (izin lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran) dijalankan; melakukan pengendalian dan penegakan terhadap pelanggaran lingkungan kalau diperlukan.
-
Pelayanan publik di bidang lingkungan hidup — memberikan layanan perizinan lingkungan, konsultasi lingkungan, edukasi & informasi kepada masyarakat, serta layanan teknis melalui unit pelaksana (misalnya laboratorium lingkungan jika ada).
-
Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pelindungan lingkungan — melakukan pemantauan kualitas lingkungan, evaluasi dampak usaha/kegiatan, pelaporan kondisi lingkungan kepada pemerintah provinsi/ pusat, serta koordinasi pelaporan sesuai ketentuan dalam UU & peraturan pelaksana.
-
Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pusat, instansi lain di daerah (kab/kota), sektor swasta, masyarakat, lembaga non-pemerintah — dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, pelaksanaan program konservasi, pengendalian pencemaran, edukasi, serta penanganan bencana lingkungan. (karena lingkungan hidup bersifat lintas sektoral)
-
Administrasi, kepegawaian, keuangan, dan manajemen internal — mengelola struktur organisasi, Sumber Daya Manusia, anggaran, administrasi Dinas sesuai peraturan perangkat daerah dan ketentuan ASN, agar DLH dapat berfungsi efektif. (Sesuai ketentuan dari PP 18/2016 dan regulasi perangkat daerah)